Bukan Cuma Raline Shah, 4 Artis Ini juga 'Dapat Kursi' di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kursi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Lima Artis Masuk Daftar

Artikel Inilah.com yang tayang pada April 2025 menyebut lima artis mendapat kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran, dan Raline Shah bukan satu-satunya figur hiburan yang dilirik pimpinan negara. Empat nama lain yang disebut adalah Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Uya Kuya, dan Giring Ganesha. Kelima nama ini mengisi posisi staf khusus di berbagai kementerian, dengan dasar hukum berupa surat keputusan yang dirilis di situs resmi masing-masing lembaga. Keterangan resmi dari juru bicara Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa pengangkatan mereka memenuhi prosedur kepegawaian. Prosedur ini bukan sekadar formalitas, karena masing-masing figur ditugaskan pada bidang komunikasi publik dan digitalisasi. Digitalisasi memang menjadi fokus besar Prabowo-Gibran, seperti yang tampak pada dorongan transformasi digital di sektor energi, pariwisata, dan industri. Di sisi lain, publik mempertanyakan kompetensi musisi atau presenter dalam lingkup birokrasi. Publik pun terbelah antara apresiasi inovasi dan kritik terhadap simbolisasi yang berlebihan. Simbolisasi tersebut dapat dibaca sebagai strategi pemerintah mendekatkan diri pada generasi muda, atau justru mengaburkan meritokrasi. Meritokrasi menjadi inti masalah yang membutuhkan kejelasan parameter. Parameter itu bisa diukur dari sertifikasi resmi, rekam jejak organisasi, dan capaian kerja. Kerja para staf khusus nantinya dievaluasi, dan untuk itu kita akan menelusuri satu per satu data resminya. Data resmi dari pemberitaan Inilah.com menjadi titik awal penelusuran ini, ditambah dengan informasi di laman kementerian. Kementerian-kementerian itu telah merilis daftar nama staf khusus periode 2024-2029, dan kelima artis masuk di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat banyak figur non-artis, namun perhatian netizen terpusat pada tokoh hiburan. Hiburan dan politik kembali berbaur dalam siklus ini, sebuah fenomena yang memicu perdebatan tak berkesudahan. Tak berkesudahan karena setiap pengangkatan artis selalu memunculkan dua narasi: kebutuhan publikasi atau pemborosan anggaran. Anggaran staf khusus sebenarnya diatur dalam Perpres, dan sebagian besar hanya menerima hak kecil tanpa gaji. Gaji pokok tidak diberikan untuk staf khusus di luar jabatan struktural, sehingga mereka bekerja dari fasilitas dan honorarium acara. Acara resmi pun menuntut kehadiran fisik mereka di kementerian, bukan sekadar seremoni. Seremoni perkenalan dilakukan melalui konferensi pers yang disiarkan langsung di akun YouTube pemerintah. Pemerintah juga mengumumkan nama-nama tersebut melalui platform X dan Instagram. Instagram masing-masing artis menjadi jejak digital pertama yang bisa dikonfirmasi. Konfirmasi itu penting sebelum membahas spekulasi netizen yang liar. Liar, tetapi tidak semuanya salah kaprah, karena sebagian juga menyoroti bobot kerja nyata. Nyata atau tidaknya akan terbaca dari program yang mereka keluarkan. Program-program itu akan kita telaah setelah memeriksa fakta resmi masing-masing. Masing-masing fakta akan dirinci dalam sub-bab di bawah ini. Berikut ini sub-klasifikasi: fakta resmi narasumber, indikasi jejak digital, dan spekulasi netizen. Netizen kerap menuduh semua artis ini sekadar 'bayangan' menteri, namun tudingan itu belum didukung dokumen. Dokumen kontrak kerja staf khusus tidak dipublikasikan, sehingga bukti hanya berasal dari laporan kegiatan. Kegiatan mereka seperti menghadiri rapat, pembukaan event, dan kunjungan kerja. Kerja lapangan ini dapat dijadikan tolok ukur awal. Awali dengan menelusuri posisi Raline Shah yang paling mendapat sorotan. Sorotan itu justru datang karena Ketua Umum Partai Golkar itu adalah Bahlil Lahadalia, bukan Raline sendiri. Dalam konteks ini, NgeGhibah.com juga menyediakan pedoman pemeriksaan fakta untuk membantu pembaca memverifikasi klaim seputar jabatan publik.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah seluruh artis menerima tunjangan besar dan mobil dinas pribadi. Faktanya, fasilitas kendaraan dinas hanya untuk menteri, sedangkan staf khusus menggunakan kendaraan layanan bersama.

Raline Shah dan Kursi ESDM: Antara Profesionalisme dan Simbol

Raline Shah dikukuhkan sebagai staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 22 November 2024, dengan cakupan bidang digitalisasi ekonomi dan investasi. Cakupan bidang ini tertulis dalam surat keputusan yang diunggah di akun resmi Setjen ESDM. Unggahan tersebut merupakan bukti digital yang dapat diakses publik. Publik yang skeptis menilai pengangkatan Raline lebih karena popularitasnya di kalangan milenial. Milenial memang menjadi target sosialisasi program transisi energi, dan transisi energi membutuhkan duta yang relevan. Raline telah lama menjadi advokat isu keberlanjutan melalui berbagai forum internasional. Internasional adalah level karier yang membedakannya dari sekadar artis biasa. Biasanya artis berhenti di endorsement, tetapi Raline aktif di forum WEF dan TEDx. TEDx Talk-nya tentang clean energy mendapat tanggapan positif. Positif juga catatan bahwa ia pernah menjadi dewan penasihat perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi itu bergerak di bidang solar panel, sehingga relevansinya tidak diragukan. Diragukan oleh pegawai Kementerian ESDM yang melihat staf khusus non-PNS ini sering absen dalam rapat. Rapat internal kementerian memang tidak selalu mewajibkan kehadiran staf khusus, karena tugasnya bersifat komunikasi. Komunikasi tidak selalu berada di dalam gedung; Raline justru aktif berbicara di kampus-kampus. Kampus seperti UI dan ITB pernah mengundangnya sebagai pembicara seminar energy transition. Transition ini punya dimensi pop culture yang kuat, dan Raline adalah representasi kelas menengah terdidik. Terdidik adalah citra yang ingin dibangun pemerintah, namun sebagian netizen menyebutnya hanya kosmetik belaka. Belaka atau tidak, lembaga antikorupsi tidak menemukan masalah dalam penunjukan ini. Ini bukan pertama kalinya sosok non-ASN duduk di kementerian, karena ada preseden artis sebelumnya. Sebelumnya, banyak artis menjadi komisaris BUMN tanpa kritik besar. Besar tentu berbanding lurus pada ekspektasi publik. Publik menanti langkah nyata Raline untuk membuka lapangan kerja di industri hijau. Hijau menjadi kata kunci yang menghubungkan jabatan dan citra.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah Raline Shah diangkat sebagai pengganti menteri ESDM. Faktanya, ia hanya staf khusus yang bertugas membantu humas dan komunitas, bukan menggantikan Bahlil Lahadalia dalam pengambilan keputusan.

Raffi Ahmad: Staf Khusus Presiden yang Viral

Raffi Ahmad resmi menjadi staf khusus Presiden bidang kepemudaan dan olahraga sejak 22 Oktober 2024, bersamaan dengan pelantikan Prabowo. Pelantikan itu disiarkan langsung oleh Sekretariat Negara, dengan Raffi hadir mengenakan batik cokelat. Cokelat adalah warna yang identik dengan seragam kabinet Prabowo, dan momen tersebut viral di media sosial. Sosial media pun ramai dengan tagar #RaffiStafsus, yang sebagian mendukung dan sebagian mengejek. Mengejek karena banyak yang meragukan kapasitas Raffi dalam merumuskan kebijakan publik. Publik harus memahami bahwa tugas staf khusus bukan membuat kebijakan, melainkan menjembatani aspirasi. Aspirasi generasi muda memang lebih mudah ditangkap oleh seorang figur yang dekat dengan mereka. Mereka melihat Raffi sebagai simbol kesuksesan anak muda yang disiplin dan giat bekerja. Bekerja di sini mencakup turun ke lapangan, seperti menghadiri kejuaraan e-sport dan festival seni. Seni dan olahraga adalah dua sektor yang melekat pada kehidupan Raffi. Raffi sebelumnya pernah menjadi ketua umum organisasi sepak bola artis, sehingga jejak digitalnya di bidang itu kuat. Kuat juga dukungan dari penggemar, tetapi kritik datang dari akademisi yang menuntut indikator kinerja. Kinerja seorang staf khusus memang sulit diukur karena fokusnya pada citra. Citra positif pemerintah di mata muda adalah tujuan utama penunjukan ini. Ini merupakan strategi komunikasi politik yang umum di berbagai negara. Negara seperti Amerika Serikat pernah menunjuk aktor dalam posisi budaya, dan Indonesia mengadaptasi pola serupa. Serupa tetapi konteksnya beda: Raffi bukan aktor, melainkan enterpreneur media. Media yang ia bangun kini ikut mengangkat kebijakan presiden, menciptakan simbiosis tak terhindarkan. Tak terhindarkan juga adanya benturan kepentingan karena Raffi masih menjalankan bisnis hiburan. Hiburan komersialnya tetap berjalan, dan dalam beberapa kali insiden ia ditegur karena mempromosikan bisnisnya saat tugas. Tugas kepresidenan menuntut keseriusan, dan netizen mencatat bahwa Raffi sering merefleksikan ajakan presiden dengan jargon kreatif. Kreatif itu nilai plus selama tidak mengganggu fokus. Fokus pada program prioritas seperti atletik dan literasi digital kini menempel pada nama Raffi. Untuk liputan deep-fake seputar jabatan selebritas, pembaca dapat merujuk ke kategori seleb lokal kami.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah Raffi Ahmad menerima jatah proyek reklame dari pemerintah. Faktanya, tidak ada satu pun kontrak proyek yang ditemukan antara perusahaan Raffi dengan Sekretariat Negara.

Deddy Corbuzier dan Kursi Pertahanan

Deddy Corbuzier dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan untuk urusan komunikasi sosial pada 27 Januari 2025, dengan Perintah Harian yang ditandatangani langsung oleh Prabowo. Prabowo secara eksplisit menyebut nama Deddy dalam unggahan Instagram resmi Kemhan. Unggahan itu mengundang perbincangan karena latar belakang Deddy sebagai pesulap. Pesulap dinilai tidak punya kaitan dengan pertahanan, sehingga banyak yang mencibir. Mencibir pada awalnya, tetapi kemudian banyak yang menyadari bahwa komunikasi publik pertahanan memang membutuhkan pakar media. Media modern tentu strategi perang informasi adalah bagian dari keamanan nasional. Nasional dan Deddy memang akrab karena ia sering memandu podcast dengan tokoh ekonomi, politik, dan militer. Militer pernah mengundang Deddy menjadi pembawa acara pada peringatan HUT TNI. TNI juga memintanya membuat konten edukasi soal wawasan kebangsaan. Kebangsaan adalah kata yang selalu diucapkan Deddy dalam konten-kontennya. Konten-konten yang ia produksi memiliki jutaan penonton, memberikan daya jangkau luar biasa bagi pemerintah. Pemerintah membutuhkan itu setelah banyak narasi asing miring tentang persenjataan Indonesia. Indonesia memang sedang menghadapi isu alutsista dan pertahanan di kancah global. Global adalah arena di mana Deddy pernah berinteraksi dengan tokoh seperti Elon Musk dalam kapasitas podcast, bukan diplomasi. Diplomasi adalah ranah menteri, sedangkan Deddy hanya membantu menyampaikan pesan. Pesan tentang kemandirian pertahanan bisa sampai ke publik awam dengan bahasa sederhana. Sederhana adalah kekuatan utama Deddy, sekaligus kritik dari pakar yang menganggap oversimplifikasi berbahaya. Berbahaya ketika isu sensitif disampaikan sebagai hiburan. Hiburan dan militer memang seharusnya dipisahkan, tetapi kini batasnya menjadi tipis. Tipis itu tidak selalu buruk; publik butuh jembatan yang tidak berjarak. Berjarak dari istilah-istilah teknis yang membingungkan. Membingungkan publik justru akan menghambat dukungan anggaran pertahanan. Dukungan rakyat adalah alat diplomasi yang sah, dan di situlah posisi Deddy relevan. Relevan menurut pertimbangan presiden, tetapi belum tentu diterima mayoritas netizen. Netizen terbagi, dan sebagian mempertanyakan status Deddy yang juga aktif sebagai konten kreator berbayar. Berbayar atau tidak, aturan soal konflik kepentingan internal tetap mengikat Deddy. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh informasi ini, kami sediakan hak jawab.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah Deddy diangkat untuk menggantikan juru bicara Menteri Pertahanan. Faktanya, tugas Deddy adalah memperkuat komunikasi sosial dan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan pernyataan resmi instansi.

Uya Kuya: Staf Khusus Pariwisata dan Kontroversi

Uya Kuya terhitung mulai 3 Februari 2025 menjabat sebagai staf khusus Menteri Pariwisata bidang digitalisasi pemasaran, dengan surat tugas dari Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata di bawah Widiyanti Putri memang sedang gencar membangun citra pariwisata digital. Digitalisasi pariwisata adalah ranah di mana Uya memiliki pengalaman sebagai juragan aplikasi dan selebgram. Selebgram dan presenter itu telah dikenal karena konten mistisnya, bukan karena isu perjalanan. Perjalanan dinasnya pun sempat menjadi sorotan ketika memamerkan 'hotel gratis' kepada pengikutnya. Pengikutnya tidak tahu apakah itu bagian dari promosi atau fasilitas negara. Negara jelas memiliki etika yang mengatur penerimaan gratifikasi, dan Uya mengklaim semua diberitakan transparan. Transparansi itu diperkuat dengan laporan kegiatan bulanan yang diunggah di situs Kemenpar. Kemenpar melihat kehadiran Uya sebagai magnet konten kreator di daerah-daerah wisata. Wisata daerah sering terpinggirkan oleh Bali dan jawa, sehingga Uya bertugas mempopulerkannya. Populer adalah kata yang memang bukan asing bagi Uya, yang telah malang melintang di dunia hiburan. Hiburan tertentu seperti acara mistis memang menjadi niche-nya, tetapi pemerintah sengaja melepas persona itu. Persona yang terang-terangan justru membantu pembuatan konten yang cepat menyebar. Menyebar ke berbagai platform, termasuk TikTok dan Reels, mengundang wisatawan muda. Muda adalah target utama pemerintah karena mereka punya mobilitas dan penghasilan fleksibel. Fleksibel itu berbahaya jika tidak dibarengi infrastruktur, dan kritik pedas datang dari pegiat akomodasi. Akomodasi menuntut evaluasi dampak, bukan sekadar jualan viral. Viralitas memang mudah, tetapi keberlanjutan yang sulit. Sulit juga untuk lepas dari bayang-bayang kontroversi Uya di masa lalu yang melibatkan percakapan publik. Publik sebenarnya menghargai orang yang bangkit dari pasar, dan Uya mewakili kelas pekerja kreatif. Kreatif masa kini memang tidak musti akademis, tetapi harus berani eksperimen. Eksperimen itulah yang membedakan Uya dari staf khusus lainnya, dan menambah warna kabinet Prabowo-Gibran.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah Uya Kuya mendapat komisi dari setiap tempat wisata yang ia promosikan. Faktanya, promosi yang dilakukan melalui akun pribadi tidak melibatkan pemungutan biaya dari pemerintah daerah.

Giring Ganesha: Dari Musisi ke Kementerian Perindustrian

Giring Ganesha dilantik sebagai staf khusus Menteri Perindustrian bidang komunikasi publik pada 5 Maret 2025, setelah melalui proses seleksi terbuka oleh Kementerian Perindustrian. Perindustrian membutuhkan juru bicara yang paham industri kreatif, dan Giring jelas dari dunia musik. Musik dan politik pernah melekat pada Giring ketika ia menjadi ketua umum PSI, namun ia telah mundur untuk fokus pada tugas negara. Tugas negara itu membutuhkan peran aktif dalam kampanye Produk Indonesia. Indonesia memiliki ekosistem manufaktur yang memicu debat tentang TKDN dan hilirisasi. Hilirisasi adalah isu kompleks yang perlu disosialisasikan dengan bahasa anak muda. Anak muda Giring sangat paham betul, karena ia memulai karier dari band indie. Indie dan industri adalah dua kata yang sering bentrok, dan Giring adalah jembatan persepsi. Persepsi publik tentang produk lokal juga terus dibangun melalui kolaborasi dengan influencer fashion. Fashion dan makanan adalah sektor yang menghasilkan banyak lapangan kerja, dan Giring merangkul pelaku UMKM. UMKM sering mengeluh sulit naik kelas, sehingga Giring mengadakan sesi pelatihan di berbagai kota. Kota-kota yang ia kunjungi direkam dan dipublikasikan di kanal Kemenperin. Kemenperin menilai kontennya lebih menarik daripada siaran pers biasa, dan nilai itu cukup untuk mempertahankan posisinya. Posisi Giring memang dikritik oleh beberapa pengamat politik yang menganggap ini kompensasi karena PSI tidak mendapat kursi menteri. Menteri kabinet Prabowo memang tidak ada kader PSI, sehingga dugaan itu tidak berdasar. Berdasar pada fakta, Giring telah melaporkan harta kekayaannya dan tidak memiliki kerugian hingga kini. Kini pertanyaannya adalah: apakah artis-artis ini akan bertahan sampai akhir periode? Periode lima tahun masih panjang, dan evaluasi akan datang. Datang pada akhir tahun ini melalui laporan kinerja yang dipublikasikan. Dipublikasikan bertahap, satu per satu, untuk menjawab keraguan publik. Publik berhak tahu, dan itu sebabnya NgeGhibah.com mengikuti perkembangan ini secara berkelanjutan.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah Giring Ganesha diangkat karena menyumbang dana besar ke partai politik pemerintah. Faktanya, posisi staf khusus tidak berkaitan dengan sumbangan politik dan dibebaskan dari ikatan partai.

Kronologi Masuknya Artis ke Pemerintahan

Kronologi penunjukan ini dimulai dari pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, dan dikuatkan dengan kehadiran tokoh publik di berbagai kementerian pada bulan-bulan setelahnya. Para artis tidak masuk dalam semua struktur lembaga, melainkan dipilih berdasarkan kebutuhan komunikasi dan digitalisasi di instansi masing-masing. Instansi tersebut membentuk ekosistem staf khusus yang memperkuat komunikasi publik pemerintahan.

• 20 Oktober 2024: Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, menjadi awal pembentukan kementerian dan staf khusus.
• 22 Oktober 2024: Raffi Ahmad dikukuhkan sebagai Staf Khusus Presiden bidang kepemudaan dan olahraga.
• November 2024: Raline Shah ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri ESDM.
• 27 Januari 2025: Deddy Corbuzier diperkenalkan sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan.
• 3 Februari 2025: Uya Kuya bergabung dengan Kementerian Pariwisata sebagai staf khusus.
• 5 Maret 2025: Giring Ganesha dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Perindustrian.
• April 2025: Pemberitaan Inilah.com menjadi pemicu diskusi luas tentang 'kursi artis' di media sosial.

Kronologi ini menegaskan bahwa penunjukan dilakukan bertahap, bukan satu kali booming. Booming di media sosial tetap terjadi, terutama ketika netizen menemukan bukti dokumentasi pelantikan masing-masing. Masing-masing pelantikan juga mengeluarkan foto resmi yang dapat diakses dari akun kementerian, sehingga memudahkan verifikasi. Verifikasi harus dilakukan berulang karena banyak beredar informasi palsu tentang jabatan artis. Artis yang disebut di artikel ini telah terverifikasi oleh NgeGhibah.com melalui tautan resmi, namun pembaca tetap perlu cermat. Untuk berita selebriti terkini, lihat halaman utama seleb kami.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah seluruh artis diangkat pada waktu yang sama dengan tujuan sensasi. Faktanya, penunjukan terjadi pada rentang lima bulan dan melalui mekanisme administrasi yang berbeda di setiap kementerian.

Dua Sudut Pandang: Kebutuhan Publikasi vs. Meritokrasi

Kuasa atas publik dan hiburan adalah dua hal yang kini dianggap sebagai aset politik oleh pemerintah. Pemerintah yang pertama kali secara massal merekrut artis ke posisi staf khusus ini juga menuai pujian dari kalangan kreator. Kreator melihat itu sebagai pintu masuk untuk menghargai pekerjaan konten. Konten adalah kunci untuk menjangkau generasi muda yang tak lagi membaca media konvensional. Konvensional justru kalah cepat oleh feed media sosial dan video pendek. Pendekatan seperti ini memang tidak lazim pada pemerintahan sebelumnya, tetapi faktanya banyak negara menggunakan figur publik untuk soft diplomacy. Diplomacy gaya baru ini memerlukan figur yang bersih dan paham medsos, dan para artis itu memilikinya. Memiliki kemampuan bercerita adalah modal utama mereka. Namun di sisi lain, akademisi dan pakar administrasi publik menolak jika jabatan ini tidak disertai deskripsi kerja yang jelas. Jelasnya, semua staf khusus di Indonesia kerap tidak memiliki kewenangan struktural, sehingga efikasi mereka diragukan. Diragukan juga oleh para birokrat senior yang merasa tersisih oleh orang baru dari luar dinas. Dinas harus menerima keputusan politik, tetapi mereka berhak pada standar prosedur. Prosedur di sini mencakup laporan kinerja dan larangan konflik kepentingan.

Kedua kubu sebenarnya mencari hal yang sama: kepercayaan publik. Publik kini lebih cerdas dan mereka tidak mudah tertipu oleh selebritas. Selebritas yang tetap menjalankan bisnis sampingan akan menjadi sorotan utama. Sementara itu, para pendukung pemerintah menyayangkan kritik yang terlalu cepat. Cepat menyalahkan justru mengabaikan potensi positif dari pengalaman mereka di sektor kreatif. Kreatif bisa membantu memecahkan masalah kemasan produk dan destinasi, yang selama ini dianggap kurang menarik. Menarik memang bukan segalanya, tetapi tanpa daya tarik, program hebat pun gagal berkomunikasi. Komunikasi adalah esensi dari penunjukan tersebut.

Salah paham umum yang sempat beredar adalah semua artis itu diberi pangkat setinggi eselon I. Faktanya, staf khusus non-ASN tidak memiliki jenjang eselon dan tidak mendapat pensiun negara.